1. Hukum Perdata Yang Berlaku di
Indonesia
Hukum perdata yang berlaku di Indonesia berdasarkan
pasal 163 IS (Indische Staatsregeling) yang artinya aturan Pemerintah Hindia
belanda, adalah berlainan untuk golongan warga Indonesia yaitu :
a) Untuk golongan warga negara Indonesia asli berlaku hukum adat, yaitu hukum yang sejak dulu kala secara turun menurun.
b) Untuk golongan warga Indonesia keturunan cina berlaku seluruh BW dengan penambahan mengenai pengangkatan anak dan kongsi (S.1917 No. 129).
c) Untuk golongan warga negara Indonesia keturunan Arab, India, Pakistan, dan lain-lain berlaku sebagaimana BW yaitu mengenai hukum harta kekayaan dan hukum waris tanpa wasiat berlaku hukum adatnya sendiri, yaitu hukum adat mereka yang tumbuh di Indonesia.
d) Untuk golongan warga negara Indonesia keturunan Eropa (Belanda, Jerman, Perancis), dan Jepang seluruh BW.
Berlaku artinya diterima untuk dilaksanakan berlakunya hukum perdata untuk dilaksanakan.. adapun dasar berlakunya hukum perdata adalah ketentuan undang – undang, perjanjian yang dibuat oleh pihak, dan keputusan hakim. Realisasi keberlakuan adalah pelaksanaan kewajiban hukum yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan yang ditetapkan oleh hukum. Kewajiban selalu di imbangi dengan hak.
2. Sejarah Singkat Hukum Perdata yang
Berlaku di Indonesia
Sejarah membuktikan bahwa Hukum Perdata yang saat ini berlaku di Indonesia, tidak
lepas dari Sejarah Hukum Perdata Eropa.
Bermula di benua Eropa, terutama di Eropa Kontinental berlaku Hukum Perdata Romawi,
disamping adanya Hukum tertulis dan Hukum kebiasaan setempat. Diterimanya Hukum
Perdata Romawi pada waktu itu sebagai hukum asli dari negara-negara di Eropa. oleh karena
keadaan hukum di Eropa kacau-balau, dimana tiap-tiap daerah selain mempunyai peraturan-
peraturan sendiri, juga peraturan setiap daerah itu berbeda-beda.
Oleh karena adanya perbedaan ini jelas bahwa tidak ada suatu kepastian hukum. Akibat
ketidak puasan, sehingga orang mencari jalan kearah adanya kepastian hukum, kesatuan
hokum dan keseragaman hukum.
Pada tahun 1804 atas prakarsa Napoleon terhimpunlah Hukum Perdata
dalam satu
kumpulan peraturan yang bernama ”Code Civil des Francois" yang juga dapat disebut ”Code
Napoleon”, karena Code Civil des Francais ini merupakan sebagian dari Code
Napoleon.
kumpulan peraturan yang bernama ”Code Civil des Francois" yang juga dapat disebut ”Code
Napoleon”, karena Code Civil des Francais ini merupakan sebagian dari Code
Napoleon.
Sebagai petunjuk penyusunan Code Civil ini dipergunakan karangan dari beberapa ahli
hukum antara lain Dumoulin, Domat dan Pothies, disamping itu juga dipergunakan Hukum
Bumi Putra Lama, Hukum Jemonia dan Hukum Cononiek.
Dan mengenai peraturan-peraturan hukum yang belum ada di Jaman Romawi antara lain
masalah wessel, assuransi, badan-badan hukum. Akhirnya pada jaman Autklarung (Jaman
baru sekitar abad pertengahan) akhirnya dimuat pada kitab Undang-Undang tersendiri dengan
nama ”Code de Commerce".
Sejalan dengan adanya penjajahan oleh bangsa Belanda (1809-181 1), maka Raja Lodewijk
Napoleon Menetapkan : ”Wetboek Napoleon Ingerighr Voor het Koninklijk Holland” yang
isinya mirip dengan ”Code Civil des F rancais atau Code Napoleon” untuk dijadikan sumber
Hukum Perdata di Beranda (Nederland).
Setelah berakhirnya penjajahan dan dinyatakan Nederland disatukan dengan Prancis
pada tahun 1811, Code Civil des Francais atau Code Napoleon ini tetap berlaku di Belanda
(Nederland).
Oleh karena perkembangan zaman, dan setelah beberapa tahun kemerdekaan Belanda
(Nederland) dari Perancis ini, bangsa Belanda mulai memikirkan dan mengerjakan kodefikasi
dari Hukum Perdatanya. Dan tepatnya 5 Juli 1830 kodefikasi ini selesai dengan terbentuknya
BW (Burgerlijk Wetboek) dan WVK (Wetboek van koophandle) ini adalah produk Nasional-
Nederland namun isi dan bentuknya sebagian besar sama dengan Code Civil des Francais
dan Code de Commerce.
Dan pada tahun 1948, kedua Undang-Undang produk Nasional-Nederland ini diberlakukan di Indonesia berdasarkan azas koncordantie (azas Politik Hukum). Sampai sekarang kita kenal dengan nama KUH Sipil (KUHP) untuk BW (BurgerlijkWetboek). Sedangkan KUH Dagang untuk WVK (Wetboek van koophandle).
3. Pengertian dan Keadaan Hukum Perdata
a.
Pengertian Hukum Perdata
Hukum Perdata adalah hukum yang
mengatur hubungan antara perorangan di dalam masyarakat. Hukum Perdata
mempunyai arti yang luas, yakni meliputi semua Hukum Privat Materiil, dan dapat
dikatakan sebagai lawan dari Hukum Pidana.
Hukum Privat Materiil (Hukum Perdata
Materiil) adalah hukum yang memuat segala peraturan yang mengatur hubungan
antar perseorangan di dalam masyarakat dan kepentingan dari masing-masing orang
yang bersangkutan. Di dalamnya terkandung hak dan kewajiban seseorang dengan
sesuatu pihak secara timbal balik dalam hubungan terhadap orang lain di dalam
suatu masyarakat tertentu.
Disamping Hukum Privat Materiil,
juga dikenal Hukum Perdata Formiil yang lebih dikenal dengan HAP (Hukum Acara
Perdata) yang artinya hukum yang memuat segala peraturan yang mengatur
bagaimana caranya melaksanakan praktek di lingkungan pengadilan perdata.
b.
Keadaan Hukum Perdata di Indonesia
Mengenai keadaan Hukum Perdata di
Indonesia ini masih bersifat majemuk (masih beraneka warna atau ragam).
Penyebab keanekaragaman ini ada 2 faktor yaitu :
1. Faktor Ethnis yang disebabkan karena
adanya keanekaragaman Hukum Adat bangsa Indonesia (karena negara Indonesia
terdiri dari berbagai suku bangsa)
2. Faktor Hostia Yuridis dapat kita lihat
pada pasal 163 I.S. dan pasal 131 I.S. Pada pasal 163 I.S. membagi penduduk
menjadi 3 golongan yaitu :
· Golongan Eropa dan yang dipersamakan
· Golongan Bumi Putera (pribumi) dan
yang dipersamakan
· Golongan Timur Asing (bangsa Cina, India,
Arab)
Sedangkan pada pasal 131 I.S. mengatur
hukum-hukum yang diberlakukan bagi masing-masing golongan yang tersebut dalam
163 I.S. diatas. Adapun hukum yang diberlakukan bagi masing-masing golongan
yaitu :
· Bagi golongan Eroa dan yang dipersamakan,
berlaku Hukum Perdata dan Hukum Dagang Barat yang diselaraskan dengan Hukum
Perdata dan Hukum Dagang di Belanda berdasarkan Azas Konkordansi
· Bagi golongan Bumi Putera (Indonesia Asli)
dan yang dipersamakan, berlaku Hukum Adat mereka yaitu hukum yang sejak dahulu
kala berlaku di rakyat. Dimana sebagian besar dari Hukum Adat tersebut belum
tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat.
· Bagi golongan Timur Asing (bangsa Cina,
India, Arab), berlaku hukum masing-masing dengan catatan bahwa golongan Bumi
Putera dan Timur Asing diperbolehkan untuk menundukkan diri kepada Hukum Eropa
Barat, baik secara keseluruhan maupun untuk beberapa macam tindakan hukum
tertentu.
Untuk memahami keadaan Hukum
Perdata di Indonesia, kita harus mengetahui terlebih dahulu riwayat politik
pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum di Indonesia. Pedoman politik bagi
pemerintah Hindia Belanda terhadap Hukum di Indonesia ditulis dalam pasal 131
I.S (Indische Staatregeling) yang pokok-pokoknya sebagai berikut :
è
Hukum Perdata dan Dagang (begitu pula Hukum
Pidana beserta Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana harus diletakkan
dalam Kitab Undang-Undang yaitu di Kodefikasi)
è
Untuk golongan bangsa Eropa harus dianut
perundang-undangan yang berlaku di Belanda (sesuai Azas Konkordansi)
è
Untuk golongan bangsa Indonesia Asli dan Timur
Asing, jika ternyata bahwa kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendakinya,
peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa dapat berlaku bagi mereka
è
Untuk orang Indonesia Asli dan orang Timur
Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan dibawah suatu peraturan bersama
dengan bangsa Eropa maka diperbolehkan menundukkan diri pada hukum yang berlaku
untuk bangsa Eropa. Penundukkan ini boleh dilakukan baik secara umum maupun
hanya mengenai suatu perbuatan tertentu saja
è
Sebelumnya hukum untuk bangsa Indonesia ditulis
di dalam Undang-Undang, maka bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang
sekarang berlaku bagi mereka yaitu Hukum Adat
Berdasarkan pedoman diatas, pada
jaman Hindia Belanda itu telah ada beberapa peraturan Undang-Undang Eropa yang
telah dinyatakan berlaku untuk bangsa Indonesia Asli, seperti pasal 1601-1603
lama dari BW yaitu tentang :
è
Perjanjian
kerja perburuhan (Staatsblat 1879 no 256)
è
Pasal
1788-1791 BW perihal hutang-hutang dari perjudian (Straatsblad 1907 no 306)
è
Beberapa
pasal dari WVK (KUHD) yaitu sebagian besar dari Hukum Laut (Straatblad 1933 no
49)
Disamping itu ada peraturan-peraturan
yang secara khusus dibuat untuk bangsa Indonesia seperti :
è
Ordonansi Perkawinan Bangsa Indonesia Kristen
(Staatsblad 1933 no 74)
è
Organisasi tentang Maskapai Andil Indonesia
(IMA) (Staatsblad 1939 no 570 berhubungan dengan no 717)
Ada pula peraturan-peraturan yang
berlaku bagi semua golongan warga negara, yaitu :
è
Undang-Undang Hak Pengarang (Auteurswet tahun
1912)
è
Peraturan Umum tentang Koperasi (Staatsblad
1933 no 108)
è
Ordonansi Woeker (Staatsblad 1938 no 523)
è
Ordonansi tentang pengangkutan di udara
(Staatsblad 1938 n0 98)
4. Sistimatika Hukum Perdata
Apabila dilihat dari sistematika,
hukum perdata di Indonesia mengenal 2 sistematika :
1. Sistematika hukum perdata
menurut undang – undang yaitu hubungan perdata sebagaimana termuat dalam kitab
Undang – undang hukum perdata yang terdiri :
ü Buku
I : tentang orang yang mengatur hukum perseorangan dan hukum keluarga (pasal 1
s/d 498)
ü Buku
II : Tentang benda yang mengatur hukum benda dan hukum waris (pasal 499 s/d
1232)
ü Buku
III : Tentang perikatan yang mengatur hukum perikatan dan hukum perjanjian
(pasal 1233 s/d 1864)
ü Buku
IV : Tentang pembuktian dan kadaluwarsa yang mengatur alat – alat bukti dan
akibat lewat waktu terhadap hubungan hukum diatur (pasal 1805 s/d 1993)
2. Menurut ilmu pengetahuan hukum, sistematika hukum perdata
material terdiri :
v Hukum
tentang orang/hukum perorangan/badan pribadi : mengatur tentang manusia sebagai
subyek hukum, mengatur tentang perihal kecakapan untuk bertindak sendiri atau
hukum perorangan mengatur tentang hal – hal diri seseorang.
v Hukum
tentang keluarga /hukum keluarga : mengatur tentang manusia sebagai subyek
hukum,mengatur tentang perihal kecakapan untuk bertindak sendiri atau hukum
keluarga mengatur tentang hukum yang timbul di perkawinan.
v Hukum
tentang harta kekayaan / hukum harta benda : mengatur perihal hubungan –
hubungan hukum yang dapat diukur dengan uang. Hak mutlak yang memberi kekuasaan
atau suatu benda yaa.
v Hukum
Waris(erfrecht) : memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda
atau harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia,dengan perkataan
lain:hukum yang mengatur peralihan benda dari orang yang meninggal dunia kepada
orang yang masih hidup.
DAFTAR PUSTAKA
0 komentar:
Posting Komentar